seopini.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan uji ramp check terhadap 15 ribu bus pariwisata yang akan beroperasi saat libur Natal dan Tahun Baru 2019. Dari jumlah tersebut, sekitar 5 ribu bus pariwisata dinyatakan tidak lolos uji ramp check.
“Jumlah kendaraan yang sudah dilakukan ramp check oleh kita sebanyak 13.883 (kendaraan), sudah sekitar 92 persen dari 15 ribu yang target kita yang dilaksanakan (terhadap bus pariwisata). Kenapa 15 ribu? Karena ramp check yang kita lakukan lebih terfokus kepada kendaraan pariwisata,” kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, di kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).
Budi mengatakan bus yang tidak lolos ramp check diberikan waktu untuk perbaikan selama satu minggu. Ramp check akan dilakukan kembali setelah bus-bus itu diperbaiki.
“Kemudian yang tidak lolos cukup banyak itu ada sekitar 5 ribuan. Terus gimana yang nggak lolos? Yang nggak lolos pasti ada treatment perbaikan dari kekurangannya dan kemudian dilakukan ramp check kembali. Sehingga sampai dengan sekarang yang sudah lolos ramp check sekitar 8.471. Kita harapkan masih ada waktu satu minggu ini mereka akan memperbaiki,” ucapnya.
Budi juga mengatakan Kemenhub mendorong agar para operator bus, khususnya bus pariwisata, dapat melakukan ramp check secara mandiri guna mempersiapkan kendaraan dengan yang baik. Menurutnya, ada 48 terminal di 15 provinsi yang menjadi fokus pengujian ramp check yang terbagi dalam wilayah-wilayah yang masyarakatnya banyak merayakan Natal.
“Terminalnya ada 48 terminal di 15 provinsi. Kenapa 15 provinsi? Karena yang menjadi fokus perhatian kita adalah daerah-daerah yang nantinya lebih banyak masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru, seperti contoh di Medan, di Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, kemudian sekitar di sekitar Jakarta dan juga Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,” tutur Budi.
Dia juga mengimbau masyarakat untuk lebih selektif memilih bus pariwisata yang akan digunakan saat Natal dan Tahun Baru 2019. Jika masyarakat meragukan kesiapan bus yang dirasa belum mendapat persetujuan beroperasi oleh Kemenhub, Budi menegaskan masyarakat dapat menolak menggunakan bus tersebut.
