polrestuban – Deteksi dini deteksi aksi , monitoring & penggalangan kepada toga,tomas & pemilik Armada rental terkait rencana Aksi Akbar pada tanggal 19/7/2017 di Jakarta tentang Penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perpu ) Nomor 2 Tahun 2017 ttg organisasi kemasyarakatan yg sudah ditetapkan oleh Pemerintah.19/07/2017
Adapun sasaran pemilik rental bus dan juga Ulama yang mempunyai minat untuk berangkat ke jakarta bersama kelompoknya di antaranya yang di lakukan monitor ,penggalangan di antaranya ,
Ketua MWC Jenu H NURUDIN AMARI
Ketua Ansor Jenu Burhanudin
Ketua Banser Farul Rozi
Anggota HTI Dwi utomo
Pemilik mobil rental baik bus ,mini bus dan pengusaha rental di jenu,
Nya Arifin Desa Beji
Nya Siti Rohmah Ds Beji
Dari Hasil deteksi para Tokoh agama yang di adakan monitoring dan deteksi dini,
Anggota HTI Kec Jenu tidak ada yang berangkat aksi akbar di jakarta .
Warga besar Nu Banser dan GP Ansor Kec Jenu lebih memilih beraktivitas di Internal organisasi masing-masing
Tidak ada pengiriman secara masal dari NU, GP Ansor dan Banser untuk mendukung aksi penolakan Perppu No. 2 Tahun 2017,
NU, GP Ansor dan Banser setuju dan mendukung ditetapkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan oleh Pemerintah
Hasil deteksi pemilik kendaraan rental
Armada kendaraan yg disewakan rata-rata jenis Bus yang ada di Kec Jenu pemilik PT Zagan
Tidak ada satupun pemilik rental mobil tersebut diatas yg memperbolehkan armadanya disewa untuk kegiatan aksi penolakan Perppu No. 2 Tahun 2017 di Jakarta
Besar kemungkinan tidak ada pergeseran/pengerahan massa Kec Jenu ke Jakarta dalam rangka aksi bela Islam menolak Perppu No. 2 Tahun 2017 pd 19/7/2017.
Keluarga besar NU, GP Ansor dan Banser Jenu tidak ada instruksi dari pengurus pusat untuk mengikuti aksi menolak Perppu No. 2 Tahun 2017 pd 19/7/2017.
Tidak setuju dgn adanya aksi akbar penolakan Perppu No. 2 Tahun 2017 yg dimotori oleh RAHMAT HIMRAN Panglima Laskar 313,
Komandan Korpus Brigade PII serta Korlap Aksi Akbar 19/7/2017
Bila tidak setuju maka lebih baik melalui jalur hukum dan tidak perlu dengan pengerahan massa yang justru dapat menimbulkan kerawanan dan berpotensi terjadinya masalah baru.
* Humas Polsek Jenu *